{"id":637,"date":"2023-11-29T08:32:10","date_gmt":"2023-11-29T01:32:10","guid":{"rendered":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/?p=637"},"modified":"2024-09-16T17:24:53","modified_gmt":"2024-09-16T10:24:53","slug":"kejaksan-negeri-aceh-singkil-laksanakan-kegiatan-monitoring-dan-evaluasi-rumah-restorative-justice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/2023\/11\/29\/kejaksan-negeri-aceh-singkil-laksanakan-kegiatan-monitoring-dan-evaluasi-rumah-restorative-justice\/","title":{"rendered":"Kejaksan Negeri Aceh Singkil Laksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Restorative Justice"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Bahwa Pada hari rabu 29 november 2023 sekira pukul 10.00 Wib telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Restorative Justice bertempat di Kantor Camat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil<\/p>\n\n\n\n

Bahwa adapun yang hadir dalam Kegiatan tersebut di antarannya;<\/p>\n\n\n\n

1. Kepala Seksi intelijen Kejari Aceh Singkil an Budi Febriandi.S.H<\/p>\n\n\n\n

2. Kapolsek Simpang Kanan an Iptu Parulian Siregar<\/p>\n\n\n\n

3. Danramil Simpang Kanan an  kaptan Inf Asfimal<\/p>\n\n\n\n

4. Kabid Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim Dan Kampung DPMK Aceh Singkil an Afruddin Hendra, A.Md<\/p>\n\n\n\n

5. Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejari Aceh Singkil an Alfian.S.H<\/p>\n\n\n\n

6. Jaksa Fungsional Kejari Aceh Singkil Iqbal Risha Ahmadi.SH<\/p>\n\n\n\n

5. Plh. Camat Simpang Kanan an M Adam Daulay<\/p>\n\n\n\n

6. Para Geucik dan perangkat gampong Kecamatan Simpang Kanan<\/p>\n\n\n\n

7. Para tamu undangan lainnya<\/p>\n\n\n\n

bahwa penyampaian kasi Intelijen Kejari Aceh Singkil Sebagai Berikut;<\/p>\n\n\n\n

– Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini telah diadopsi oleh beberapa lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA) melalui berbagai kebijakan dan praktiknya.<\/p>\n\n\n\n

– Konsep restorative justice mengarahkan perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi yang lebih baik daripada hukuman yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini mempromosikan dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku\/korban, dan masyarakat yang terkena dampaknya. Tujuan utama dari restorative justice adalah mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal. Dalam proses ini, pemulihan kembali pada keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik dalam masyarakat menjadi hal yang sangat diutamakan.<\/p>\n\n\n\n

– persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan restorative justice:<\/p>\n\n\n\n

1. Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.<\/p>\n\n\n\n

 2. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.<\/p>\n\n\n\n

3. Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.<\/p>\n\n\n\n

4. Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.<\/p>\n\n\n\n

5. Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.<\/p>\n\n\n\n

 6. Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.<\/p>\n\n\n\n

7. Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan\/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaian perkara dengan restorative justice tidak berlaku untuk kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan. Selain itu, restorative justice juga tidak diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

– bahwa saat ini ada 18 Perkara yang dapat diselesaikan di kampong sesuai dengan Qanun No. 9 Tahun 2008<\/p>\n\n\n\n

1.Perselisihan dalam rumah tangga.<\/p>\n\n\n\n

2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.<\/p>\n\n\n\n

3. Perselisihan antar warga.<\/p>\n\n\n\n

4. Khalwat (mesum);<\/p>\n\n\n\n

5. Perselisihan tentang hak milik.<\/p>\n\n\n\n

6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).<\/p>\n\n\n\n

7. Perselisihan harta sehareukat.<\/p>\n\n\n\n

8. Pencurian ringan.<\/p>\n\n\n\n

9. Pencurian ternak peliharaan<\/p>\n\n\n\n

10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;<\/p>\n\n\n\n

11. Persengketaan di laut<\/p>\n\n\n\n

12. Persengketaan di pasar<\/p>\n\n\n\n

13. Penganiayaan ringan<\/p>\n\n\n\n

14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)<\/p>\n\n\n\n

15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.<\/p>\n\n\n\n

16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)<\/p>\n\n\n\n

17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)<\/p>\n\n\n\n

18. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.<\/p>\n\n\n\n

Bahwa tujuan dilakukannya monev ini  juga untuk sebagai bahan laporan kita kepada pimpinan sejauh mana pelaksanaan restorative justice ini sudah berjalan di desa yang ada di kabupaten Aceh Singkil  khususnya di Kecamatan Simpang kanan ini;<\/p>\n\n\n\n

Bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada desa desa yang sudah melaksanakan kegiatan kegiatan di rumah restorative justice ini , kami juga berharap kepada desa yang lain agar tetap terus aktif dalam pelaksanaan restorative justice di desanya;<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bahwa Pada hari rabu 29 november 2023 sekira…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-637","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-kejari-aceh-singkil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/637","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=637"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/637\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":641,"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/637\/revisions\/641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=637"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=637"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=637"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/kejari-acehsingkil.kejaksaan.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=637"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}